Kelas IX.G P13 Bab IV Sub materi Masa Orde Baru dan Reformasi

 

Selasa 22 Maret 2022

Kelas IXG

JP 7-8

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

 

الـحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَـمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالـمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُـحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillaahi robbil ‘aalamiin, wassholaatu wassalaamu ‘alaa asyroofil anbiyaa-i wal mursaliin, nabiyyinaa wahabiibinaa muhammadin, wa’ala alihi washahbihi aj’ma’iin, wa man tabi’ahum biihsanin ilaa yaumiddin, Amma ba’du.

 

Selamat pagi anak-anakku   yang  cerdas

Bagaimana kabarnya hari ini? sehat semua yaa.. alhamdulillah..

In syaa allah kalian sudah sholat subuh semua yaa, jangan lupa tadarus serta sholat dhuha yaa....! sebelum belajar baiknya kita berdoa sejenak.. berdoa mulai... 

    

aamiin

Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Swt. aamiin

Alhamdulillah hari ini, kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran IPS.

Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu.

Anak-anakku, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari

Materi  di semester Genap .

Baiklah silakan baca dan kerjakan soal penilaian pengetahuan  berikut  berikut ini. ... .

Masa Orde Baru dan Reformasi

  KD   3.4. Menganalisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang (geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya) dari  awal kemerdekaan sampai awal reformasi.

 

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah siswa mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat :

· Menjelaskan perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia masa Orde Baru.

·                 ·    Menjelaskan perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa 

                    reformasi.

·                ·   Menyebutkan tokoh-tokoh pada masa awal kemerdekaan sampai reformasi.

 

Materi  1

Pengertian Orde Baru

Sebenarnya, apa itu orde baru? Pengertian Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan presiden Soeharto di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Masa orde baru (ORBA)  dimulai sejak tahun 1966 menggantikan orde lama yang merujuk pada era pemerintahan presiden Soekarno.

Pengertian orde baru adalah suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut dilakukan karena adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila yaitu peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September (G30S/ PKI).

Menurut sejarahnya, pada masa itu Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebarkan paham komunisme di Indonesia dan  telah mengancam keberlangsungan ideologi Pancasila. Awal lahirnya orde baru adalah ketika presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jendral Suharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR).

Latar Belakang Orde Baru

Peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya Orde Baru adalah terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pada waktu itu. Bahkan pada 30 September 1965 beberapa Jendral TNI diculik, disiksa, dan dibunuh oleh para pemberontak tersebut yang sempat mengakibatkan kekacauan di Indonesia.

Peristiwa pembunuhan para Jendral TNI tersebut mengakibatkan munculnya gelombang kebencian besar terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI). Masyarakat dan TNI kemudian melakukan penangkapan dan pembantaian terhadap para anggota PKI di berbagai daerah di Indonesia.

Pada masa itu, kerusuhan juga terjadi di berbagai lokasi sehinga keamanan negara sangat rentan. Hal tersebut membuat pengaruh dan kekuasaan presiden Soekarno menjadi melemah dan kehilangan kepercayaan dari sebagian rakyatnya.

Selain kerusuhan, masyarakat juga kerap melakukan demonstrasi di berbagai tempat. Beberapa tuntutan demonstran kepada pemerintah pada waktu itu adalah:

• Membubarkan PKI dan organisasi-organisasi pendukungnya (Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan lain-lain).
• Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI
• Menurunkan harga sembako

Untuk menindaklanjuti tuntutan rakyat tersebut, presiden Soekarno kemudia melakukan reshuffle Kabinet Dwikora. Namun, upaya tersebut dianggap mengecewakan karena masih terdapat unsur komunis di dalam kabinet baru.

Pada masa genting tersebut akhirnya presiden Soekarno memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai presiden. Tepat pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno menandatangani SUPERSEMAR, dimana isinya Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia.

Pada 22 Februari 1967 akhirnya Soeharta diangkat menjadi presiden RI ke-2 secara resmi, yaitu melalui Ketetapan MPRS No. XV / MPRS / 1966 dan sidang istimewa MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada tanggal 7 – 12 Maret 1967.

Kebijakan Orde Baru

Pemerintahan di masa orde baru membuat beberapa kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dimana tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan stabilitas negara di berbaai bidang.

Berikut adalah beberapa kebijakan di masa orde baru:

1. Kebijakan ekonomi

Pada tahun 1969, pemerintah ORBA mencanangkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) untuk meningkatkan ekonomi nasional. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil menjadi negara dengan swasembada besar.

Menciptakan dan mewujudkan program trilogy pembangunan dimana tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia.

2. Kebijakan politik

• Pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi pendukungnya, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam kabinet pemerintahan.
• Penyederhanaan partai politik yang awalnya ada 10 partai menjadi hanya 3 partai politik saja, yaitu Golkar, PDI, dan PPP.
• Militer memiliki peran dalam pemerintahan atau yang disebut dengan dwifungsi ABRI.
• Pemerintah mewajibkan pendidikan Penataan P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) di seluruh lapisan masyarakat.
• Masuknya Irian Barat dan Timor Timur ke wilayah kesatuan Republik Indonesia.
• Indonesia menggagas berdirian ASEAN dan beberapa kebijakan politik luar negeri, seperti: Pengakuan terhadap negara Singapura, Memperbaiki hubungan dengan negara Malaysia, Masuk Indonesia kembali menjadi anggota PBB.

3. Kebijakan Sosial

Pemerintah orde baru mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pada masa itu, diantaranya:

• Pencanangan program Keluarga Berencana (KB)
• Program transmigrasi
• Gerakan wajib belajar
• Gerakan orang tua asuh

Kelebihan dan kekurangan Masa Orde Baru

Seperti yang dijelaskan pada pengertian orde baru di atas, masa orde baru berlangsung selama Soeharto menjabat sebagai presiden RI, yaitu 32 tahun lamanya. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan masa orde baru adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan Masa Orde Baru

• Pada tahun 1996 terjadi peningkatan Gros Domestic produk perkapita Indonesia dari $70 menjadi $100.
• Berhasil mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB) yang sebelumnya tidak pernah ada.
• Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis.
• Anka pengangguran mengalami penurunan.
• Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik.
• Meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia.
• Mencanangkan program Wajib Belajar dan gerakan nasional orang tua asuh.
• Mencanangkan dan menyukseskan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).
• Bekerjasama dengan pihak asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari luar negeri.

2. Kekurangan Masa Orde Baru

• Terjadi korupsi besar-besara di semua lapisan masyarakat.
• Pembangunan hanya terpusat di ibu kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan di desa.
• Kekuasaan yang terus bekelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur.
• Masyarakat di berbagai daerah, misalnya Papua dan Aceh, merasa tidak puas dengan pemerintah karena tidak tersentuh pembangunan.
• Banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena pemerintah pada masa itu menganggap bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah.
• Terjadi pengekangan kebebasan pers dan berpendapat, dimana banyak perusahaan koran dan majalah yang ditutup paksa karena tidak sepaham dengan pemerintah.
• Tingginya kesenjangan sosial di masyarakat, dimana orang kaya mendapat hak lebih baik dibanding orang yang tak mampu.

Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Namun ada juga yang mendefinisikanOrde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Pada saat Jendral Soeharto menjadi seorang presiden, era baru di dalam pemerintahan Indonesia dimulai. Era ini sering kita kenal dengan nama era Orde Baru yang menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama masa pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melakukan Pancasila dan UUD 1945 secara baik dan juga secara murni ke dalam seluruh sendi kehidupan rakyat Indonesia.

Pemerintahan di masa orde baru membuat beberapa kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dimana tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan stabilitas negara di berbagai bidang. Berikut adalah beberapa kebijakan di masa orde baru:

Bidang	Penjelasan
Perkembangan Politik	Guna memulihkan keamanan negara, pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Pada tanggal 12 Maret 1967 Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif. Pemulihan hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan Bangkok pada 29 Mei–1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ikut Memprakarsai Pembentukan ASEAN. Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai-partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasetia Pancakarsa. Dwi Fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer dan fungsi sebagai kekuatan sosial.
Perkembangan Ekonomi	Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awal tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650%. Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang (25 tahun). Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
Kehidupan Sosial	Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Pada masa Orde Baru, program KB dilaksanakan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan dua fasilitias kesehatan yang didirikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Pendidikan	Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program berikut. Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Adanya Instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993/1994 hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun. Program Pemberantasan Buta Huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978 Program Wajib Belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984 Program Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA).
Kebudayaan	Pada masa Orde baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni dan wadahwadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional. Upaya ini diwujudkan dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1165 situs purbakala dan rehabilitasi serta perluasan museum.

Materi  1

MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)

Gerakan Reformasi Indonesia 
Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik secara konstitusional dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Dengan semangat reformasi, rakyat menghendaki pergantian pemimpin bangsa dan negara sebagai langkah awal, yang menjadi pemimpin hendaknya berkemampuan, bertanggungjawab, dan peduli terhadap nasib bangsa dan negara.

Reformasi adalah pembaharuan radikal untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan demikian reformasi merupakan penggantian susunan tatanan perikehidupan lama menjadi tatanan perikehidupan baru secara hukum menuju perbaikan.

Reformasi yang digalang sejak 1998 merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru, maka diperlukan agenda reformasi yang jelas dengan penetapan skala prioritas, pentahapan pelaksanaan, dan kontrol agar tepat tujuan dan sasaran.

1. Tujuan Reformasi
Atas kesadaran rakyat yang dipelopori mahasiswa, dan cendikiawan mengadakan suatu gerakan reformasi dengan tujuan memperbaharui tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, bemegara, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
2. Dasar Filosofi Reformasi
Agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa diantaranya sebagai berikut: (1)adili Soeharto dan kroni-kroninya; (2) amandemen Undang-Undang dasar 1945; (3) penghapusan dwifungsi ABRI; (4) otonomi daerah yang seluas-luasnya; (5) Supermasi hukum; (6) pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Kronologi Reformasi
Kabinet Pembangunan VII dilantik awal Maret 1998 dalam kondisi bangsa dan negara krisis, yang mengundang keprihatinan rakyat. Memasuki bulan Mei 1998 mahasiswa di berbagai daerah melakukan unjuk rasa dan aksi keprihatinan yang menuntut: 

(1) turunkan harga sembilan bahan pokok (sembako); 

(2) hapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

(3) turunkan Soeharto dari kursi kepresidenan.

Secara kronologi terjadinya tuntutan reformasi sampai dengan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan sebagai berikut: 

(1) pada tanggal 10 Mei 1998 perasaan tidak puas terhadap hasil pemilu dan pembentukan Kabinet Pembangunan VII mewarnai kondisi politik Indonesia. Kemarahan rakyat bertambah setelah pemerintah secara sepihat menaikkan harga BBM. Namun keadaan ini tidak menghentikan Presiden Soeharto untuk mengunjungi Mesir karena menganggap keadaan dalam negeri pasti dapat diatasi; 

(2) pada 12 Mei 1998 semakin banyak mahasiswa yang berunjuk rasa membuat aparat keamanan kewalahan, sehingga mereka harus ditindak lebih keras, akibatnya bentrokan tidak dapat dihindari. Bentrokan aparat keamanan dengan mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta yang berunjuk rasa tanggal 12 Mei 1998 mengakibatkan empat mahasiswa tewas tertembak yaitu Hery Hartanto, Elang Mulia Lesmana, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan serta puluhan mahasiswa dan masyarakat mengalami luka-luka.Peristiwa ini menimbulkan masyarakat berduka dan marah sehingga memicu kerusuhan masa pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitamya. Penjarahan terhadap pusat perbelanjaan, pembakaran toko-toko dan fasilitas lainnya; 

(3) pada 13 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan ikut berduka cita ats terjadinya peristiwa Semanggi. Melalui Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan presiden menyatakan atas nama pemerintah tidak mungkin memenuhi tuntutan para reformis di Indonesia;

 (4) pada 15 Mei 1998 Presiden Soeharto tiba kembali di Jakarta, oleh karena itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyiagakan pasukan tempur dengan peralatannya di segala penjuru kota Jakarta; 

(5) Presiden Soeharto menerima ketatangan Harmoko selaku Ketua DPR/MPR RI yang menyampaikan aspirasi masyarakat untuk meminta mundur dari jabatan Presiden RI; 

(6) pada 17 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di gedung DPR/MPR RI untuk meminta Soeharto turun dari jabatan presiden Republik Indonesia; 

(7) pada 18 Mei 1998 Ketua DPR/MPR RI Harmoko di hadapan para wartawan mengatakan meminta sekali lagi kepada Soeharto untuk mundur dari jabatan presiden RI; 

(8) pada 19 Mei 1998 beberapa ulama besar, budayawan, dan toko cendiriawan bertemu Presiden Soeharto di Istana Negara membahas reformasi dan kemungkinan mundurnya Presiden Soeharto, mereka ini adalah : Prof. Abdul Malik Fadjar (Muhammadiyah), KH. Abdurrahman Wahid (PB NU), Emha Ainun Nadjib (Budayawan), Nurcholis Madjid (Direktur Universitas Paramadina Jakarta), Ali Yafie (Ketua MUI), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (Guru Besar Universitas Indonesia), K.H. Cholil Baidowi (Muslimin Indonesia), Sumarsono(Muhammadiyah), Ahmad Bagja (NU), K.H. Ma’ruf Amin (NU). Sedangkan di luar aksi mahasiswa di Jakarta agak mereda saat terjadi kerusuhan masa, tapi setelah kejadian itu pada tanggal 19 Mei 1998 mahasiswa yang pro-reformasi berhasil menduduki gedung DPR/MPR untuk berdialog dengan wakil rakyat walaupun mendapat penjagaan secara ketat aparat keamanan; 

(9) pada 20 Mei 1998 Presiden Soeharto berencana membentuk Komite Reformasi untuk mengkompromikan tuntutan para demonstran. Namun, komite ini tidak pernah menjadi kenyataan karena dalam komite yang mayoritas dari Kabinet Pembangunan VII tidak bersedia dipilih. Pada suasana yang panas ini kaum reformis diseluruh tanah air bersemangat untuk menuntur reformasi dibidang politik, ekonomi, dan hukum. Maka tanggal 20 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk diminta pertimbangan dalam rangka membentuk "Komite Reformasi" yang diketuai Presiden. Namun komite ini tidak mendapat tanggapan sehingga presiden tidak mampu membentuk Komite Reformasi dan Kabinet Reformasi; 

(10) dengan desakan mahasiswa dan masyarakat serta demi kepentingan nasional, tanggal 21 Mei 1998 pukul 10.00 WIB Presiden Soeharto meleetakkan kekuasaan didepan Mahkamah Agung. Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi pengganti presiden; 

(11) pada 22 Mei 1998 setelah B.J. Habibie menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional maka dibentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Reformasi Pembangunan.

Soo kids... 

Baiklah kids pemaparan materi kali ini cukup luaskan… dan masih banyak lagi periswtiwa heroik sekitar Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ok children, to close the material in our meeting today, Mr. will give an assignment or evaluation to find out how far you understand the material that we have discussed together.

 

Tugas kalian

1.      Setiap anak mencari gambar contoh materi diatas dan diberikan penjelasan sesuai pemahaman kalian berdasarkan materi kita hari ini.

Referensi

https://serupa.id/masa-demokrasi-terpimpin-kehidupan-politik-ekonomi-sosial/

https://www.presidentpost.id/2020/06/perbedaan-demokrasi-liberal-terpimpin.html