Bab IV Indonesia dari masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

A. Masa Kemerdekaan (1945 – 1950)

Posisi Jepang yang mulai terdesak dalam Perang Pasifik mengakibatkan beberapa daerah jajahannya jatuh ke tangan sekutu.

Agar memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Untuk merealisir janjinya, Jepang membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUKPI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, sedangkan PPKI 7 Agustus 1945. Materi IPS Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018.

Tugas BPUPKI adalah menyusun Dasar Negara dan Undang Undang Dasar. Sedangkan PPKI bertugas mempersiapkan segala sesuatu terkait penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Materi IPS Kelas 9 Kurikulun 2013 Revisi 2018.

Namun sebelum Jepang menyerahkan kekuasaan kepada bangsa Indonesia, pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sehingga para pemuda mendesak kepada Sukarno dan Hatta untuk segera memproklamaikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

B. Masa Demokrasi Parlementer (1950 – 1959)

Masa demokrasi parlementer adalah masa dimana pemerintah Indonesia menggunakan UUDS 1950 sebagai undang undang negara.

Sistem demokrasi parlementer sering disebut pula dengan demokrasi liberal. Karena sistem politik dan ekonomi pada waktu itu menggunakan perinsip-prinsip liberal.

Kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan partai di parlemen. Dalam sistem parlementer, parlemen sangat berkuasa sedangkan presiden hanya sebagai lambang pemersatu. Kedudukan presiden sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya adalah dijabat oleh perdana menteri.

Sistem kabinet yang digunakan adalah zaken kabinet. Artinya kabinet dimana para menterinya dipilih dari tokoh-tokoh yang ahli pada bidangnya, tanpa melihat latar belakang partainya.

Demokrasi parlementer berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.

C. Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)

Sistem demokrasi terpimpin digunakan dalam pemerintahan di Indonesia karena pelaksanaan demokrasi parlementer terjadi ketidakstabilan dalam pemerintahan.

Masa demokrasi terpimpin adalah masa dimana Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan semua keputusan berpusat kepada kepala negara.

Masa demokrasi terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan 1965.

D. Masa Orde Baru (1966 – 1998)

Lahirnya orde baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966. Orde baru muncul akibat stabilitas nasional terancam, serta situasi perekonomian yang terus memburuk. Harga kebutuhan pokok terus melambung tinggi.

Kondisi ini memicu para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dengan mengumandangkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

E. Masa Reformasi (1998 – Sekarang)

Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik.

Seperti halnya munculnya orde baru, masa reformasi dilatarbelakangi dengan adanya krisis ekonomi yang melanda beberapa negara termasuk Indonesia.

Keadaan ini diperparah dengan terkuaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di kalangan pejabat pemerintah.

Dampak dari situasi ini adalah terjadinya demonstrasi oleh para mahasiswa yang menuntut penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, dan KKN. Bahkan para mahasiswa juga menuntut presiden Suharto turun dari jabatannya.

Akhirnya pada tanggal 21 Mei presiden Suharto mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya yaitu BJ. Habibie.