Senin - Jumat, 19- 23 Februari 2023
Aprizal
IPS
IX.
A Selasa 78 Rabu 78
IX.
B Selasa 45 Jumat 45
IX.
C Kamis 34 Jumat 23
IX.
D Senin 56 Selasa 12
IX.
E Selasa 910 Rabu 910
IX.
F Senin 12 Rabu 12
Kompetensi Dasar
3.4. Menganalisis kronologi,
perubahan dan kesinambungan ruang (geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya) dari awal
kemerdekaan sampai awal reformasi.
4.4. Menyajikan hasil analisis
kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang
(geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya) dari awal kemerdekaan
sampai awal reformasi.
Tujuan
Pembelajaran
Melalui
Pembelajaran Discovery Learning
peserta didik diharapkan dapat
Ø Menjelaskan
perubahan dan kesinambungan (geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial,
budaya) masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan
Materi
Pokok
Perubahan
dan kesinambungan (geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya)
masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan RI
Materi
Indonesia,
negara archipelago yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta
Samudra Hindia dan Pasifik ini, merupakan negara yang telah merdeka dan tepat
di 2018 ini memasuki usia yang ke 73 tahun. Sejak masa kemerdekaan hingga awal
reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang
tentunya menjadi sejarah lika-liku perkembangan tanah ibu pertiwi tercinta.
Inilah….. Perkembangan Politik, Ekonomi, Pendidikan, dan
Budaya pada Awal Kemerdekaan.
I.
Politik
Indonesia
pernah menerapkan sistem demokrasi liberal, kemudian sistem itu diubah menjadi
demokrasi terimpin. Perubahan-perubahan tersebut tentu membawa pengaruh
terhadap perkembangan politik di Indonesia.
1. Perkembangan Politik pada Awal Kemerdekaan.
Pada
awal kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih mencari bentuknya. Hal ini
ditandai dengan berbagai perubahan yang terjadi.
Contohya :
A.
Pembentukan struktur pemerintahan
yang lengkap.
Saat
proklamasi kemerdakaan tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia belum memiliki
struktur pemerintahan yang lengkap karena Indonesia belum menentukan kepala
pemerintahan dan belum menerapkan sistem administrasi yang jelas. Oleh karena
itu, setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia segera membentuk
kelengkapan pemeritahaan, sebagai berikut:
UUD
1945 ditetapkan dalam rapat PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus
1945. Dengan ditetapkannya UUD 1945, oada rapat tersebut Indonesia memiliki
landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara
2. Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
Pada
rapat yang sama diakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan
tersebut Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil
presiden pertama di Indonesia
3. Pembagian wilayah Indonesia
Pada
rapat PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 1945 diputuskan
pembagian wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi di seluruh bekas
penjajahan Hindia-Belanda. 8 provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat, Maluku, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Sunda Kecil (Nusatenggara),
Sumatra, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surakarta
4.
Pembentukan Kementerian
Setelah
pembagian wilayah Indonesia, rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia
(PPKI) dilanjutkan untuk membentuk kementerian. Dalam rapat ini, diputuskan pembentukan kemetrian kementerian, diantaranya adalah debagai berikut:
a. Departemen
dalam negeri
b. Departemen
Luar Negeri
c. Departemen
Kehakiman
d. Departemen
Keuangan
e. Departemen
Kemakmuran
f. Departemen
Kesehatan
g. Departemen
Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan
h. Departemen
Sosial
i. Departemen
Pertahanan
j. Departemen
Perhubungan
k.Departemen
Pekerjaan Umum
5.
Pembentukan Komite Nasional Indonesia
Pada
tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggaraakan rapat pembentukan KNIP
(Komite Nasional Indonesia Pusat). Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan
fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan Garis garis Besar
Haluan Negara (GBHN).
6. Membentuk
kekuatan pertahanan dan keamanan
Pada
tanggal 23 Agustus, presiden Soekkarno mengesahkan Badan Keamanan Rakyat (BKR)
sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Selanjutnya, pada
tanggal 5 Oktober dibentuk tentara nasional yag disebut dengan TKR (Tentara
Keamanan Rakyat)
B.
Perubahan Bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS)
Sejak
merdeka, pemerintah Indonesia berupaya menjalankan pemerintahan sesuai dengan
UUD 1945. Namun kenyataannya, hal-hal yang telah ditetapkan dalam UUD 1945
tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan
oleh perubahan perubahan situasi politik di Indonesia. Situasi politik tersebut
diantaranya adanya persetujuan Konferensi meja Bundar (KMB)
Pada 23
Agustus sampai 2 november 1949, Konferensi meja bundar (KMB) diselenggarakan di
Den Haag, Belanda . dalam konferensi ini, Belanda mengakui RIS (Republik
Indonesia Serikat) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan Belanda
terhadap RIS memberikan keuntungan bagi Indonesia karena Belanda mengakui
secara formal kedaulatan penuh negara Indonesia di bekas wilayah Hindia-Belanda
Meskipun membawa keuntungan, pengakuan ini juga membawa dampak negatif republik
Indonesia yang semula berbentuk negara kesatuan berubah menjadi negara serikat.
Akibatnya,
Republik Indonesia hanya menjadi salah satu negara bagian saja dari RIS. Adapun
wilayah RIS seperti berikut.
1). Negara
Bagian Negara bagian meliputi Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa
Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumatra Timur, dan Republik
Indonesia.
2). Satuan-Satuan Kenegaraan Satuan kenegaraan meliputi Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung,
Riau, dan Jawa Tengah
3). Daerah Swapraja Daerah Swapraja meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang kesatuan menjadi negara
serikat mengharuskan adanya penggantian UUD Oleh karena itu, disusunlah naskah
UUD Republik Indonesia Serikat yang diberi nama Konstitusi RIS. Selama
berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi hanya untuk
negara bagian Republik Indonesia.
C.
Indonesia Kembali Menjadi Negara Kesatuan
Keadaan Republik Indonesia
Hanya
merupakan salah satu negara bagian di dalam RIS secara tidak langsung telah
memperlemah posisi dan kedudukan Republik Indonesia. Hal inilah yang diharapka
oleh Belanda karena negara-negara bagian bentukan Belanda tentu lebih
memberikan dukungan kepada Belanda sebagai pembentuknya daripada kepada
Pemerintah Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, rencana Belanda untuk
tetap menanamkan pengaruhnya di Indonesia melalui pembentukan RIS justru
mengalami kegagalan. Hal ini justru disebabkan sejak proklamasi kemerdekaan
sebenarnya rakyat Indonesia menghendaki bentuk negara kesatuan.
Terbentuknya
RIS benar-benar dianggap tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi 17
Agustus 1945. Pemerintahan RIS dinilai sebagai bentuk warisan penjajah yang
dimaksudkan untuk dapat mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Tidak sampai
1 tahun setelah pembentukan RIS, muncul berbagai pergerakan di negara-negara
bagian. Negara-negara ini hendak bergabung dengan RI untuk mewujudkan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pada
awal bulan Mei 1950, terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS
sehingga hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu negara Republik Ilmu
Pengetahuan Sosial 95 Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra
Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang
mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur dengan Republik
Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan.
Kesepakatan
tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950.
Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan, diperlukan suatu UUD
Negara Kesatuan. Oleh karena itu, dibentuklah UUDS 1950 (UndangUndang Dasar
Sementara) sebagai pengganti Konstitusi RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS
resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
II.
Ekonomi
Pada
awal Kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Hal ini
disebabkan oleh masalah – masalah ekonomi yang terjadi saat itu. Misalnya :
Inflasi yang terlalu tinggi (Hiperinflasi) dan blokade laut yang
dilakukan Belanda.
a.
Permasalahan Inflasi
Beberapa
bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang
terlalu tinggi (Hiperinflasi). Inflasi terjadi karena uang Jepang beredar
secara tak terkendali. Pada saat itu, pemerintah tidak dapat menyatakan mata
uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai
penggantinya. Kas Negara pun kosong, pajak dan bea masuk sangat kecil. Untuk
mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang De
Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia blanda dan mata uang pendudukan
Jepang
b. Blokade
Laut
Blokade
laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini
menutup pintu keluar-masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang
dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, dan Indonesia tidak dapat
memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan
blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia.
Dalam rangka
menghadapi blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, di antaranya sebagai berikut:
1).
Melaksanakan Program Pinjaman Nasional
Program
pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan
dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Pinjaman yang
direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan
dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Pada bulan Juli 1946,
seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada
Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai
sukses. Kesuksesan merupakan bukti dukungan rakyat terhadap negara. Tanpa
dukungan dan kesadaran rakyat yang tinggi, dapat dipastikan negara akan
mengalami kebangkrutan.
2). Melakukan
Diplomasi ke India Pada tahun 1946.
Indonesia
membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan
mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India
menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan rakyat
Indonesia. Selain bersifat ekonomis, pengiriman bantuan india juga bersifat
politis karena India merupakan negara asia yang paling aktif mendukung
perjuanagn diplomatik dalam rangka solidaritas negara-negara Asia.
3).
Mengadakan Hubungan Dagang Langsung ke Luar Negeri.
Usaha
mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh banking and
Tranding Coperation (BTC) suatu badan perdagangan semipemerintah. BTC berhasil
mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi
pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor seperti
gula, teh, dan karet. Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke
luar negeri juga dilakukan melalui Sumatra. Tujuan utamanya adalah Singapura
dan Malaya. Usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat.
Pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh angkatan laut Republik Indonesia
dengan bantuan dari pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Melalui
upaya ini, Indonesia berhasil menjual barang-barang ekspor dan memperoleh
barang-barang impor yang dibutuhkan.
III.
Pendidikan
Pada
zaman penjajahan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak anak
Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian
kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk
Indonesia masi buta huruf. Oleh karena itu segera setelah proklamasi
kemerdekaan pemerintah mengangkat Ki hajar dewantara sebagai mentri Pendidikan,
pengajaran, dan kebudayaan (PpdanK) Ki hajar Dewantara menjabat jabatan ini
hanya selama 3 bulan. Kemudian, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mr.
T.S.G. Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri
PP dan K dijabat oleh Mohammad Syafrei kemudian ia digantikan oleh Mr. Suwandi
Pada
masa jabatan Mr. Suwandi, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik
Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran
setelah Kemerdekaan. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia ini menyampaikan
saran-saran kepada pemerintah. Kemudian, disusunlah dasar struktur dan sistem
pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah
mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak
dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dengan kata lain, tujuan
pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme.
Ilmu Pengetahuan Sosial 119 Pendidikan pada awal Kemerdekaan terbagi atas 4
tingkatan, yaitu: pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan
menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pada akhir tahun 1949, tercatat sejumlah
24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Untuk pendidikan tinggi, sudah
ada sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo
dan Yogyakarta. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gajah Mada
IV.
Budaya
Perkembangan budaya sebenarnya sudah terjadi sejak Indonesia belum merdeka. Banyak seniman yang melakukan perjuangan dengan menggunakan karya seninya, seperti lukisan, puisi, prosa. Misalnya, Raden Saleh melakukan kritik terhadap penjajah Belanda dengan menggunakan media seni lukis. Lukisan yang dibuat oleh Raden Saleh menggambarkan suatu penderitaan rakyat Indonesia dan juga kekejaman dari penjajah Belanda.
Evaluasi
1. Gambarkan secara kronologi/berurutan kejadian Bandung Lautan Api dalam bentuk Mind Maps dan berikan keterangan.
Sumber Referensi
1. https://buku.kemdikbud.go.id/
2.
https://www.sma-syarifhidayatullah.sch.id/2021/06/kedatangan-bangsa-eropa-ke-nusantara.html
5.
Link Blog : https://aprizal79.blogspot.com/
6. Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=mOhID6SLCM4
7.
https://books.google.co.id/books?id=sftFDwAAQBAJ&pg=PA214&lpg=PA214&dq=Perubahan+dan+kesinambungan+(geografis,+politik,+ekonomi,+pendidikan,+sosial,+budaya)+masyarakat+Indonesia+pada+masa+awal+kemerdekaan,+proklamasi+kemerdekaan+RI&source=bl&ots=gvvZztxlwU&sig=ACfU3U3Ae3hKS7wSOx01_1xVG_BjEIgCag&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwii3b_116H9AhWm4XMBHbEoB20Q6AF6BAgZEAM#v=onepage&q=Perubahan%20dan%20kesinambungan%20(geografis%2C%20politik%2C%20ekonomi%2C%20pendidikan%2C%20sosial%2C%20budaya)%20masyarakat%20Indonesia%20pada%20masa%20awal%20kemerdekaan%2C%20proklamasi%20kemerdekaan%20RI&f=false
8.
Ilmu Pengetahuan Sosial Kurikulum
2013 Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2018 (revisi) Bab IV (Indonesia dari Masa Kemerdekaan hingga Masa
Reformasi)
9.
Sardiman AM, Lestariningsih AD.
(2017) Sejarah Indonesia.
Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud
Tidak ada komentar:
Posting Komentar