P16 Perubahan & kesinambungan dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi

Senin - Jumat, 19- 23 Februari   2023

Aprizal

IPS

 

IX. A   Selasa  78  Rabu   78

IX. B   Selasa  45  Jumat 45

IX. C   Kamis   34  Jumat  23

IX. D   Senin   56  Selasa   12

IX. E   Selasa  910 Rabu  910

IX. F   Senin    12  Rabu    12

Kompetensi Dasar   

3.4. Menganalisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang (geografis, politik, ekonomi,  pendidikan, sosial, budaya) dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi.

 

4.4. Menyajikan hasil analisis kronologi, perubahan dan  kesinambungan ruang (geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya) dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi.

 

 

Tujuan Pembelajaran

Melalui Pembelajaran Discovery Learning peserta didik diharapkan dapat

Ø  Menjelaskan perubahan dan kesinambungan (geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya) masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan

 

Materi Pokok

Perubahan dan kesinambungan (geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya) masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan RI

 

Materi

Indonesia, negara archipelago yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik ini, merupakan negara yang telah merdeka dan tepat di 2018 ini memasuki usia yang ke 73 tahun. Sejak masa kemerdekaan hingga awal reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang tentunya menjadi sejarah lika-liku perkembangan tanah ibu pertiwi tercinta. Inilah…..  Perkembangan Politik, Ekonomi, Pendidikan, dan Budaya pada Awal Kemerdekaan.

 

     I.        Politik

Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi liberal, kemudian sistem itu diubah menjadi demokrasi terimpin. Perubahan-perubahan tersebut tentu membawa pengaruh terhadap perkembangan politik di Indonesia.

 1.  Perkembangan Politik pada Awal Kemerdekaan.

Pada awal kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih mencari bentuknya. Hal ini ditandai dengan berbagai perubahan yang terjadi.

Contohya :

A.   Pembentukan struktur pemerintahan yang lengkap.

Saat proklamasi kemerdakaan tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia belum memiliki struktur pemerintahan yang lengkap karena Indonesia belum menentukan kepala pemerintahan dan belum menerapkan sistem administrasi yang jelas. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia segera membentuk kelengkapan pemeritahaan, sebagai berikut:

 1.  Pengesahan UUD 1945

UUD 1945 ditetapkan dalam rapat PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan ditetapkannya UUD 1945, oada rapat tersebut Indonesia memiliki landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara

2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pada rapat yang sama diakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan tersebut Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia

3. Pembagian wilayah Indonesia

Pada rapat PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 1945 diputuskan pembagian wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi di seluruh bekas penjajahan Hindia-Belanda. 8 provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Maluku, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Sunda Kecil (Nusatenggara), Sumatra, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surakarta

4. Pembentukan Kementerian

Setelah pembagian wilayah Indonesia, rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) dilanjutkan untuk membentuk kementerian. Dalam rapat ini, diputuskan pembentukan kemetrian kementerian, diantaranya adalah debagai berikut:

a. Departemen dalam negeri

b. Departemen Luar Negeri

c. Departemen Kehakiman

d. Departemen Keuangan

e. Departemen Kemakmuran

f. Departemen Kesehatan

g. Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan

h. Departemen Sosial

i. Departemen Pertahanan

j. Departemen Perhubungan

k.Departemen Pekerjaan Umum

 

  5. Pembentukan Komite Nasional Indonesia

Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggaraakan rapat pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan Garis garis Besar Haluan Negara (GBHN).

6. Membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan

Pada tanggal 23 Agustus, presiden Soekkarno mengesahkan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober dibentuk tentara nasional yag disebut dengan TKR (Tentara Keamanan Rakyat)

 

B.    Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Sejak merdeka, pemerintah Indonesia berupaya menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Namun kenyataannya, hal-hal yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh perubahan perubahan situasi politik di Indonesia. Situasi politik tersebut diantaranya adanya persetujuan Konferensi meja Bundar (KMB)

Pada 23 Agustus sampai 2 november 1949, Konferensi meja bundar (KMB) diselenggarakan di Den Haag, Belanda . dalam konferensi ini, Belanda mengakui RIS (Republik Indonesia Serikat) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan Belanda terhadap RIS memberikan keuntungan bagi Indonesia karena Belanda mengakui secara formal kedaulatan penuh negara Indonesia di bekas wilayah Hindia-Belanda Meskipun membawa keuntungan, pengakuan ini juga membawa dampak negatif republik Indonesia yang semula berbentuk negara kesatuan berubah menjadi negara serikat.

 

Akibatnya, Republik Indonesia hanya menjadi salah satu negara bagian saja dari RIS. Adapun wilayah RIS seperti berikut.

 1). Negara Bagian Negara bagian meliputi Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumatra Timur, dan Republik Indonesia.

2). Satuan-Satuan Kenegaraan Satuan kenegaraan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah

3). Daerah Swapraja Daerah Swapraja meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat yang diberi nama Konstitusi RIS. Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia.

C.    Indonesia Kembali Menjadi Negara Kesatuan Keadaan Republik Indonesia

     Hanya merupakan salah satu negara bagian di dalam RIS secara tidak langsung telah memperlemah posisi dan kedudukan Republik Indonesia. Hal inilah yang diharapka oleh Belanda karena negara-negara bagian bentukan Belanda tentu lebih memberikan dukungan kepada Belanda sebagai pembentuknya daripada kepada Pemerintah Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, rencana Belanda untuk tetap menanamkan pengaruhnya di Indonesia melalui pembentukan RIS justru mengalami kegagalan. Hal ini justru disebabkan sejak proklamasi kemerdekaan sebenarnya rakyat Indonesia menghendaki bentuk negara kesatuan.

Terbentuknya RIS benar-benar dianggap tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Pemerintahan RIS dinilai sebagai bentuk warisan penjajah yang dimaksudkan untuk dapat mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Tidak sampai 1 tahun setelah pembentukan RIS, muncul berbagai pergerakan di negara-negara bagian. Negara-negara ini hendak bergabung dengan RI untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada awal bulan Mei 1950, terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS sehingga hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu negara Republik Ilmu Pengetahuan Sosial 95 Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan.

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan, diperlukan suatu UUD Negara Kesatuan. Oleh karena itu, dibentuklah UUDS 1950 (UndangUndang Dasar Sementara) sebagai pengganti Konstitusi RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    II.        Ekonomi

Pada awal Kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah – masalah ekonomi yang terjadi saat itu. Misalnya : Inflasi yang terlalu tinggi (Hiperinflasi) dan blokade laut  yang dilakukan Belanda.

a. Permasalahan Inflasi

Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi (Hiperinflasi). Inflasi terjadi karena  uang Jepang beredar secara tak terkendali. Pada saat itu, pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Kas Negara pun kosong, pajak dan bea masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia blanda dan mata uang pendudukan Jepang

b. Blokade Laut

Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar-masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia.

Dalam rangka menghadapi blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, di antaranya sebagai berikut:

1). Melaksanakan Program Pinjaman Nasional

Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses. Kesuksesan merupakan bukti dukungan rakyat terhadap negara. Tanpa dukungan dan kesadaran rakyat yang tinggi, dapat dipastikan negara akan mengalami kebangkrutan.

2). Melakukan Diplomasi ke India Pada tahun 1946.

Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia. Selain bersifat ekonomis, pengiriman bantuan india juga bersifat politis karena India merupakan negara asia yang paling aktif mendukung perjuanagn diplomatik dalam rangka solidaritas negara-negara Asia.

3). Mengadakan Hubungan Dagang Langsung ke Luar Negeri.

Usaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh banking and Tranding Coperation (BTC) suatu badan perdagangan semipemerintah. BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor seperti gula, teh, dan karet. Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatra. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaya. Usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh angkatan laut Republik Indonesia dengan bantuan dari pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Melalui upaya ini, Indonesia berhasil menjual barang-barang ekspor dan memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan.

   III.         Pendidikan

Pada zaman penjajahan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak anak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masi buta huruf. Oleh karena itu segera setelah proklamasi kemerdekaan pemerintah mengangkat Ki hajar dewantara sebagai mentri Pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan (PpdanK) Ki hajar Dewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan. Kemudian, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mr. T.S.G. Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mohammad Syafrei kemudian ia digantikan oleh Mr. Suwandi

Pada masa jabatan Mr. Suwandi, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah Kemerdekaan. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia ini menyampaikan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian, disusunlah dasar struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme. Ilmu Pengetahuan Sosial 119 Pendidikan pada awal Kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu: pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pada akhir tahun 1949, tercatat sejumlah 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo dan Yogyakarta. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gajah Mada

  IV.         Budaya

Perkembangan budaya sebenarnya sudah terjadi sejak Indonesia belum merdeka. Banyak seniman yang melakukan perjuangan dengan menggunakan karya seninya, seperti lukisan, puisi, prosa. Misalnya, Raden Saleh melakukan kritik terhadap penjajah Belanda dengan menggunakan media seni lukis. Lukisan yang dibuat oleh Raden Saleh menggambarkan suatu penderitaan rakyat Indonesia dan juga kekejaman dari penjajah Belanda.

Evaluasi / refleksi

Buatlah kronologi kejadian bidang politik di masa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia secara runtun?

Sumber Referensi

1.      https://buku.kemdikbud.go.id/

2.      https://www.sma-syarifhidayatullah.sch.id/2021/06/kedatangan-bangsa-eropa-ke-nusantara.html

3.      https://www.ruangguru.com/

4.      https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5832919/apa-saja-perubahan-sosial-budaya-pasca-proklamasi-kemerdekaan-ini-penjelasannya.

5.      Link Blog  : https://aprizal79.blogspot.com/

6.      Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=mOhID6SLCM4

7.      https://books.google.co.id/books?id=sftFDwAAQBAJ&pg=PA214&lpg=PA214&dq=Perubahan+dan+kesinambungan+(geografis,+politik,+ekonomi,+pendidikan,+sosial,+budaya)+masyarakat+Indonesia+pada+masa+awal+kemerdekaan,+proklamasi+kemerdekaan+RI&source=bl&ots=gvvZztxlwU&sig=ACfU3U3Ae3hKS7wSOx01_1xVG_BjEIgCag&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwii3b_116H9AhWm4XMBHbEoB20Q6AF6BAgZEAM#v=onepage&q=Perubahan%20dan%20kesinambungan%20(geografis%2C%20politik%2C%20ekonomi%2C%20pendidikan%2C%20sosial%2C%20budaya)%20masyarakat%20Indonesia%20pada%20masa%20awal%20kemerdekaan%2C%20proklamasi%20kemerdekaan%20RI&f=false

8.      Ilmu Pengetahuan Sosial  Kurikulum 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2018 (revisi) Bab IV (Indonesia dari Masa Kemerdekaan hingga Masa Reformasi)

9.      Sardiman AM, Lestariningsih AD. (2017) Sejarah Indonesia. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud

Contoh mindmap kronologi