Kelas VIII.F P9 Bab IV Sub materi Perlawanan Bangsa Indonesia Terhadap Bangsa Eropa (pertama)

Rabu , 23  Februari 2022

Kelas VIII F

JP 1-2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

 

الـحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَـمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالـمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُـحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillaahi robbil ‘aalamiin, wassholaatu wassalaamu ‘alaa asyroofil anbiyaa-i wal mursaliin, nabiyyinaa wahabiibinaa muhammadin, wa’ala alihi washahbihi aj’ma’iin, wa man tabi’ahum biihsanin ilaa yaumiddin, Amma ba’du.

 

Selamat pagi anak-anakku  yang  cerdas

Bagaimana kabarnya hari ini? sehat semua yaa.. alhamdulillah..

In syaa allah kalian sudah sholat subuh semua yaa, jangan lupa tadarus serta sholat dhuha yaa....! sebelum belajar baiknya kita berdoa sejenak.. berdoa mulai... 

  aamiin

Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Swt. aamiin

Alhamdulillah hari ini, kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran IPS.

Anak-anakku, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi berikut  berikut. ... .

 

Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa  Penjajahan

  KD

3.4 Menganalisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang (geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya) dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan..

 TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah siswa mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat :

·         Mendeskripsikan proses kedatangan bangsa-bangsa eropa dan perlawanan bangsa indonesia.

·         Menggambarkan proses kedatangan bangsa eropa dan mengidentifikasi perlawanan bangsa Indonesia

 

Materi

Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat ke Indonesia

dan Perlawanan bangsa Indonesia

Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia  juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang   ke Indonesia.

Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Uraian berikut akan membahas dampak kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia awalnya berjalan sebagai aktivitas perdagangan saja. Namun perubahan yang besar terjadi karena terjadinya monopoli Belanda semenjak Negara Inggris terpaksa hengkang. Hal tersebut karena Belanda berhasil membujuk Kerajaan Banten untuk mencabut izin kantor dagang Inggris.  Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kebijakan Pemerintah Kolonial terhadap bangsa Indonesia, Let’s goo kita bahasa dari awal kondisinya saat itu….

A. Pengaruh Monopoli dalam Perdagangan

Pengertian monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan (Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 206). Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Namun sangat merugikan bagi perusahaan-perusahaan lain termasuk bagi para konsumen atau masyarakat umum.

Pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi.

Sebetulnya, pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Namun hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. Awalnya VOC hanya meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar (monopoli).

VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik dari rakyat Indonesia.

Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara, antara lain :

Ø Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng dalam melaksanakan perdagangan.

Ø Melaksanakan pelayaran Hongi.

Ø Melaksanakan politik devide et impera (memecah dan menguasai) untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia.

Ø Membangun pangkalan VOC

 

Disamping itu, monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC ini paling gencar dilakukan di wilayah Maluku. Agar rencananya ini berhasil, maka VOC telah menentukan sejumlah peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh rakyat Maluku antara lain :

Ø  Rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah kepada pihak lain selain VOC.

Ø  Jumlah tanaman rempah-rempah beserta lokasi lahannya juga harus ditentukan oleh VOC.

Seiring berjalannya waktu, akhirnya VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke 18. Korupsi besar-besaran dan ditambah dengan menajemen yang buruk membuat VOC lumpuh perlahan-lahan. Sehingga, setelah mengalami kerugian yang besar, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 13 Desember 1799. Kemudian pada 1 Januari 1800, pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia secara menyeluruh tidak hanya dalam sektor perdagangan, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia.

 

B. Pengaruh Kebijakan Kerja Paksa

Melakukan pekerjaan karena dipaksa juga akan membuat seseorang menderita. Hal itulah yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa.

Rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai dan tidak memperoleh penghasilan yang layak. Para pekerja rodi juga tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan.

Bagaimana kerja paksa yang terjadi pada masa pemerintah Hindia Belanda? Menurut Tim Kemdikbud (2017, hlm. 209) salah satu bentuk kerja paksa yang diterapkan pada masa pemerintah Hindia Belanda adalah pembangunan Jalan Anyer-Panarukan (Jalan Raya Pos).

C. Pengaruh Sistem Sewa Tanah

Saat Inggris menguasai Indonesia pada sekitar abad XIX, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi empat gubernement, yakni Malaka, Sumatra, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles.

Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau landrent-system atau landelijk stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan, antara lain sebagai berikut.

1.     Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut.

2.     Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah.

3.     Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai.

4.     Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala (Tim Kemdikbud,  

       2017, hlm. 213).

Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Menurut Tim Kemdikbud (2017, hlm. 214) beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut :

Ø  Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama.

Ø  Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani.

Ø  Keterbatasan jumlah pegawai.

Ø  Masyarakat desa belum mengenal sistem uang.

Sistem sewa tanah diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah-daerah Batavia dan Parahyangan. Daerah-daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta dan daerah-daerah Parahyangan merupakan daerah wajib tanaman kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah.

D. Pengaruh Sistem Tanam Paksa

Pada tahun 1830,Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa (cultuur stelsel). Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830) dan Perang Belgia (1830- 1831).

Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi, pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia.

Sistem Tanam Paksa

Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut.

Ø   Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya, selalu lebih bahkan sampai ½ bagian dari tanah yang dimiliki rakyat.

Ø   Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan.

Ø   Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari, dan tanpa imbalan yang memadai.

Ø   Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak.

 

Korban Tanam Paksa

Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan Tanam Paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi.

 

1.    Pada tahun 1848-1850, karena paceklik, 9/10 penduduk Grobogan, Jawa Tengah mati kelaparan. Dari jumlah penduduk yang semula 89.000 orang, yang dapat bertahan hanya 9.000 orang.

2.    Penduduk Demak yang semula berjumlah 336.000 orang hanya tersisa sebanyak 120.000 orang.

Data ini belum termasuk data penduduk di daerah lain, yang menunjukkan betapa mengerikannya masa penjajahan saat itu. Tentu saja, tingginya kematian tersebut bukan semata-mata disebabkan sistem Tanam Paksa, melainkan akumulasi dari berbagai hal lainnya dari pengaruh penjajahan pula.

Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik Tanam Paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar Tanam Paksa dihapuskan.

Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapusnya sistem Tanam Paksa pada tahun 1870. Orang-orang Belanda yang menentang adanya Tanam Paksa tersebut di antaranya Baron van Hoevel, E.F.E. Douwes Dekker (Multatuli), dan L. Vitalis.

Pada tahun 1870, keluar Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk.

Pada tahun yang sama juga (1870) keluar Undang-undang Gula (Suiker Wet), yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Tebu harus diproses di Indonesia. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta.

Melalui UU Gula, perusahaan-perusahaan swasta Eropa mulai berinvestasi di Hindia-Belanda di bidang perkebunan. Sejak UU Agraria dan UU Gula dikeluarkan, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Indonesia.

Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Tanah jajahan di Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah, penanaman modal asing, tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa, serta penyedia tenaga kerja yang murah.

Baiklah kids pemaparan materi kali ini cukup luaskan… dan masih banyak lagi periswtiwa heroik sekitar Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ok children, to close the material in our meeting today, Mr. will give an assignment or evaluation to find out how far you understand the material that we have discussed together.

 

Tugas kalian

1.      Setiap anak mencari gambar contoh materi diatas dan diberikan penjelasan sesuai pemahaman kalian berdasarkan materi kita hari ini.

 

Sumber Referensi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

https://serupa.id/kondisi-masyarakat-indonesia-pada-masa-penjajahan/

https://kelasips.com/kinemaster-pro/

https://buku.kemdikbud.go.id/