Senin - Jumat , 3 - 7 April 2023
Aprizal
IPS
IX. A Selasa 78 Rabu 78
IX. B Selasa 45 Jumat 45
IX. C Kamis 34 Jumat 23
IX. D Senin 56 Selasa 12
IX. E Selasa 910 Rabu 910
IX. F Senin 12 Rabu 12
KD 3.4. Menganalisis kronologi, perubahan
dan kesinambungan ruang (geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial,
budaya) dari awal kemerdekaan sampai
awal reformasi.
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah siswa mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat :
·
Menjelaskan perubahan dan
kesinambungan (geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya)
masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan RI,
peristiwa heroik sekitar proklamasi, proses pengakuan kedaulatan
Materi
Proses Pengakuan
Kedaulatan
Pengakuan
kedaulatan Indonesia melalui serangkaian peristiwa yang panjang.
Setelah melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, bangsa
Indonesia kembali kedatangan sekutu dan NICA (Belanda). Kedatangan Belanda
ingin mengusik dan menjajah kembali bangsa Indonesia.
Tentu bangsa Indonesia
tidak tinggal diam, bangsa Indonesia dengan segenap usaha
mempertahankan kemerdekaan baik melalui diplomasi ataupun senjata. Setelah
rangkaian peristiwa yang panjang, pengakuan kedaulatan Indonesia diadakan melalui
Konferensi Meja Bundar (KMB).
Sebelum KMB diadakan, telah
berlangsung
tiga pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia yaitu:
· Perjanjian Linggarjati (1947).
· Perjanjian Renville (1948).
· Perjanjian Roem Royen (1949).
Hingga akhirnya diadakan Konferensi
Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 di Den Haag. Tujuan KMB yaitu
untuk menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda menyangkut penyerahan
kekuasaan dan pengakuan kedaulatan politik pemerintah Belanda ke
Indonesia. Isi rumusan KMB yaitu:
1)
Kerajaan Belanda
menyerahkan sepenuhnya kedaulatan Indonesia tanpa syarat dan tidak dapat
dicabut, dan karenanya mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang
merdeka dan berdaulat.
2)
Republik
Indonesia Serikat menerima
kedaulatan atas dasar ketentuan-ketentuan dalam konstitusinya. Rancangan
konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda.
3)
Kedaulatan akan
diserahkan selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949.
Hasil KMB
ialah Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik
Indonesia Serikat (RIS) secara resmi pada tanggal 27 Desember 1949. RIS merupakan pemerintahan
sementara yang dibentuk dimana Ir. Soekarno menjadi presiden dan Mohammad Hatta
menjadi perdana menteri.
Penyerahan
kedaulatan Belanda kepada Indonesia dilakukan
oleh Perdana Menteri Willem Drees kepada Perdana Menteri Mohammad Hatta.
P e m b a h a s a n m a t e r i
Masa kemerdekaan Indonesia
adalah puncak perjuangan bangsa dalam menghadapi berbagai ketidakadilan yang
telah lama berlangsung di nusantara. Proses kemerdekaan ini tidaklah mudah dan
singkat. Berbagai pergolakan terjadi dalam segala bidang. Bagaimana keadaan
masa kemerdekaan di Indonesia? Simak berbagai pemaparan dan penjelasannya di
bawah ini.
1.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Kemerdekaan Indonesia tentunya
dapat terjadi melalui peristiwa proklamasi kemerdekaan. Teks Proklamasi
kemerdekaan dibacakan oleh oleh ir. Soekarno di Jakarta pada tanggal 17 Agustus
1945. Mengapa perlu proklamasi kemerdekaan? Bagaimana maknanya bagi kehidupan
bangsa Indonesia pada masa sekarang? Berikut adalah pemaparan yang dapat
menjawab berbagai pertanyaan tersebut.
A. Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan Sekutu. Untuk membantu menghadapi Sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan.
Pada tanggal 7 September 1944,
Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada
Indonesia yang dikemukakan di depan Parlemen Jepang, dengan
tujuan menarik simpati Indonesia (Tim Kemdikbud, 2017,
hlm. 201). Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih
di kantor-kantor Indonesia, asalkan berdampingan dengan bendera Jepang.
Bersamaan dengan janji tersebut,
maka Indonesia juga mulai melakukan rangkaian persiapan kemerdekaan, yang di
antaranya adalah sebagai berikut.
1. Pembentukan BPUPKI
(Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
Berkaitan dengan janji yang
telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). BPUPKI terdiri
atas 63 orang yang diketuai Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.
Dalam aktivitasnya, BPUPKI
mengadakan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei–1
Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada 10–17 Juli 1945.
a.
Sidang Pertama BPUPKI
Sidang BPUPKI yang pertama
membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan
rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah
mendengarkan pidato dari tiga tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu
Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.
Tugas panitia sembilan yang
diketuai oleh Ir. Soekarno adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai
dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia Sembilan menghasilkan
rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang disetujui secara
bulat dan ditandatangani pada 22 Juni 1945.
b.
Sidang Kedua BPUPKI
Sidang kedua membahas rencana
Undang-Undang Dasar (UUD). Sidang ini juga membicarakan bentuk negara.
Mengenai bentuk negara, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk Republik.
Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia
kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini
bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno.
Panitia ini menyepakati Piagam
Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan UUD. Panitia Perancang UUD juga
membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Soepomo
untuk merumuskan batang tubuh UUD.
Pada tanggal 14 Juli 1945
Panitia Perancang UUD yang diketuai Soekarno melaporkan hasil kerja panitia
yaitu:
1. Pernyataan Indonesia Merdeka.
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar.
3. Batang Tubuh UUD.
Dengan demikian, Panitia
Perancang UUD telah selesai melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 16 Juli 1945,
BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia
Perancang UUD.
2. Pembentukan PPKI
(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
Pada 7 Agustus 1945 BPUPKI
dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun
rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya dibentuklah
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno
dan wakilnya Drs. Mohammad Hatta, sebagai penasihat diangkat Mr. Achmad
Subardjo. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota PPKI terdiri atas 21 orang,
kemudian ditambah 6 orang, jadi jumlahnya 27 orang.
Tugas utama PPKI adalah
mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan
dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh
Jendral Terauchi, pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil tiga tokoh
nasional yakni: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Dr. Radjiman
Wiedyodiningrat.
Ketiga tokoh nasional tersebut
dipanggil ke Saigon/Dalat di Vietnam untuk menerima informasi tentang
kemerdekaan Indonesia. Informasi tersebut tak lain adalah pelaksanaan
kemerdekaan akan dapat dilakukan dengan segera dan wilayah Indonesia adalah
seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda.
B.
Peristiwa Rengasdengklok
Peristiwa Rengasdengklok diawali
oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan Sekutu pada
tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu
diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sutan Syahrir.
Kemudian Syahrir dan beberapa
tokoh pemuda segera menemui Mohammad Hatta yang saat itu baru pulang dari Dalat,
Vietnam. Bersama Mohammad Hatta, Syahrir dan beberapa pemuda menemui Soekarno
di rumahnya.
Syahrir mengusulkan
Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI
karena Sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan
hasil pemberian Jepang.
Usulan Syahrir tersebut tidak
disetujui oleh Soekarno-Hatta. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus
melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yaitu pada tanggal 24
Agustus 1945. Alasannya, meskipun Jepang telah kalah, kekuatan militernya di
Indonesia harus diperhitungkan.
Perbedaan sikap ini mendorong
para pemuda kembali berunding pada pukul 24.00 menjelang 16 Agustus 1945. Rapat
itu dihadiri oleh Sukarni, Chaerul Saleh, Yusuf Kunto, dr. Muwardi, Syudanco
Singgih, dan dr. Sucipto.
Hasil perundingan itu
menyepakati untuk membawa Soekarno-Hatta ke luar kota dengan tujuan menjauhkan
mereka dari pengaruh Jepang. Selanjutnya, Pada 16 Agustus 1945 pukul 04.30,
Soekarno-Hatta dibawa para pemuda ke Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat.
Sesampainya di Rengasdengklok,
Soekarno-Hatta dan rombongannya disambut baik oleh pasukan Peta pimpinan
Syudanco Subeno. Niat para pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta tidak
terlaksana.
Soekarno-Hatta tetap pada
pendiriannya. Mereka tetap tidak ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan
sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang mengenai kekalahan Jepang kepada
Sekutu. Selain itu, kemerdekaan tetap harus dimusyawarahkan dulu dalam sidang
PPKI.
Di tengah suasana tersebut,
Ahmad Soebardjo datang beserta sekretaris pribadinya, Sudiro pada pukul 17.30
WIB. Ahmad Soebardjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada Sekutu.
Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan
kemerdekaan RI di Jakarta.
Ahmad Soebardjo memberikan
jaminan dengan nyawanya sendiri bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan
esok hari selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Dengan jaminan yang meyakinkan
tersebut, Syudanco Subeno pun akhirnya bersedia melepaskan Soekarno-Hatta.
C.
Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia
Pada malam hari, 16 Agustus
1945, pukul 20.00 WIB, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju
Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 23.00, lalu menuju rumah kediaman
Laksamana Maeda.
Tempat itu dianggap aman dari
ancaman militer Jepang, karena Laksamana Maeda adalah Kepala Kantor Penghubung
Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Laksamana Maeda
inilah rumusan teks proklamasi disusun.
Ir. Soekarno menuliskan konsep
proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya. Moh. Hatta
dan Ahmad Subardjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama dari
teks proklamasi merupakan saran Ahmad Subardjo sedangkan kalimat terakhir
merupakan sumbangan dari Moh. Hatta.
Kalimat pertama berisi
pernyataan kehendak Bangsa Indonesia untuk merdeka, dan kalimat kedua berisi
pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan. Pada pukul 04.00 WIB, Soekarno
membacakan hasil rumusan tersebut. Akhirnya, seluruh tokoh yang hadir pada saat
itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut.
Permasalahan muncul mengenai
siapa yang harus menandatangani teks proklamasi tersebut. Hatta mengusulkan
agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa
Indonesia. Sukarni dari golongan muda mengajukan usul bahwa teks proklamasi
cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
Sukarni juga mengusulkan agar
Soekarno yang membacakan teks proklamasi tersebut. Usulan dari Sukarni
diterima, kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah
proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Tiga perubahan pada
naskah hasil ketikan Sayuti Melik, yaitu:
1. Kata ”tempoh” diganti menjadi ”tempo”.
2. Kata ”wakil-wakil bangsa Indonesia” diganti menjadi ”Atas
nama bangsa Indonesia”.
3. Penulisan tanggal yang tertera ”Djakarta, 17-8-05”
menjadi ”Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen ‘05”.
Selanjutnya, Sukarni mengusulkan
agar pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.
Usulan itu diterima, dan pertemuan kemudian dibubarkan setelah waktu upacara
pembacaan proklamasi kemerdekaan telah ditentukan, yakni tanggal 17 Agustus
1945 pukul 10.00 WIB.
D.
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
Sejak pagi tanggal 17 Agustus
1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan
Pegangsaan Timur No. 56. Halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa
menjelang pembacaan teks proklamasi.
Dr. Muwardi memerintahkan kepada
Latief Hendraningrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara. Latif dalam
melaksanakan pengamanan dibantu oleh Arifin Abdurrahman untuk mengantisipasi
gangguan tentara Jepang.
Tepat pukul 10.00 WIB, upacara
proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan
proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera Merah Putih
oleh Latief Hendraningrat dan S. Suhud. Rakyat yang hadir
serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi ditutup
oleh sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo dan dr. Muwardi.
E.
Sambutan Rakyat terhadap Proklamasi Kemerdekaan
Puncak perjuangan bangsa dalam
merebut kemerdekaan dari tangan penjajah adalah dengan diproklamasikannya
kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagian besar rakyat
Indonesia dapat dengan cepat menanggapi hakikat dari makna proklamasi itu.
i.
Rapat Raksasa di Lapangan
Ikada
Rakyat Indonesia, baik di pusat
maupun di daerah, pada umumnya melakukan aksi-aksi yang mendukung
diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Seperti para pemuda yang dipelopori
oleh Komite van Aksi Menteng 31.
Mereka menghendaki agar para
pemimpin perjuangan kemerdekaan mau bertemu dengan rakyat dan berbicara di
hadapan mereka mengenai kemerdekaan Indonesia sebagai puncak perjuangan bangsa.
Rencana ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu persiapan pengerahan massa dan
menyampaikan rencana itu kepada presiden.
Presiden Soekarno dan Wakil
Presiden Moh. Hatta yang terpilih secara aklamasi oleh PPKI, menyetujui rencana
tersebut, demikian juga dengan para menteri yang telah dilantik. Presiden dan
wakil presiden serta para menteri kemudian menuju ke Lapangan Ikada.
ii.
Tanggapan di Berbagai Daerah
terhadap Proklamasi
Berita proklamasi segera
menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pekik merdeka mewarnai salam
masyarakat Indonesia di setiap gang, pasar, lembaga pendidikan, dan berbagai
tempat umum lainnya. Rasa syukur atas kemerdekaan dilakukan dengan berbagai
cara.
Doa syukur berkumandang di
tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Rasa syukur terhadap
kemerdekaan bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dibuktikan dengan
perbuatan. Semangat kemerdekaan telah membakar keberanian rakyat Indonesia di
berbagai daerah.
2.
Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pada saat proklamasi kemerdekaan
Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala
pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Oleh karena itu,
setelah proklamasi kemerdekaan dilakukan, segera dibentuk kelengkapan
pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik.
Para pemimpin segera membentuk
lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi
dikumandangkan. PPKI segera
menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting
sebagai berikut :
i.
Pengesahan UUD 1945,
sebagai landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan
arahnya sendiri.
ii.
Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden,
secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat, yakni Soekarno dan Hatta.
iii.
Pembagian Wilayah Indonesia,
menjadi delapan provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Kedelapan
provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda
Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.
iv.
Pembentukan Kementerian,
pada 2 September 1945, dibentuk susunan kabinet RI yang pertama. Kabinet ini
merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada presiden.
v.
Pembentukan Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP),
tanggal 22 Agustus 1945 PPKI kembali menyelenggarakan rapat
pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang akan mengantikan PPKI.
vi.
Membentuk Kekuatan Pertahanan
dan Keamanan,
pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan
Keamanan Rakyat (BKR) sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan.
3.
Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
Setelah memproklamasikan
kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi
Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Dalam
mempertahankan kemerdekaannya, bangsa Indonesia melakukan berbagai upaya. Berikut adalah pemaparannya.
Perjuangan Fisik
Perjuangan yang melibatkan
pertumpahan darah masih terjadi di seluruh pelosok Indonesia ketika kemerdekaan
telah diproklamasikan. Berikut adalah beberapa pertempuran dan insiden
yang terjadi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia :
1.
Insiden Hotel Yamato
Insiden Hotel Yamato adalah
peristiwa perobekan bendera Belanda (merahputih-biru) menjadi bendera Indonesia
(merah-putih). Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September 1945 di
Hotel Yamato, Surabaya.
2. Pertempuran
Surabaya
3. Pertempuran
Lima Hari di Semarang
4. Pertempuran Ambarawa
5. Bandung
Lautan Api
6. Pertempuran
Medan Area
7. Pertempuran
Puputan Margarana
8. Serangan
Umum 1 Maret 1949
Serangan umum 1 Maret 1949
adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949. Serangan ini
bertujuan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup
kuat untuk mempertahankan kemerdekaan, meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh
Belanda.
Perjuangan Diplomasi
Melalui perjuangan diplomasi,
bangsa Indonesia berupaya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa
kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diraih bangsa Indonesia pantas untuk
dibela dan dipertahankan. Berikut adalah beberapa upaya diplomasi yang dilakukan
oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan :
1. Perundingan
Linggajati
Perundingan Linggajati adalah
perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Linggajati,
Kuningan, Jawa Barat. Perundingan Linggajati dilaksanakan pada tanggal 10
November 1946.
2. Perundingan
Renville
Agresi Militer Belanda I
mendapat reaksi keras dari dunia internasional, khususnya dalam forum PBB.
Dalam rangka usaha penyelesaian damai, maka Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi
Tiga Negara (KTN).
3. Perundingan Roem–Royen
Untuk mengatasi agresi militer
Belanda, PBB mengadakan sidang pada tanggal 22 Desember 1948 dan menghasilkan
sebuah resolusi yang isinya mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan
Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera
dibebaskan.
4. Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar (KMB)
adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23Agustus
sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar merupakan tindak lanjut dari
perundingan-perundingan sebelumnya. Konferensi ini merupakan titik terang bagi
bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya.
4.
Perkembangan Politik Indonesia pada Masa Kemerdekaan
Berbagai pergolakan politik
banyak terjadi pada masa kemerdekaan. Mulai dari perubahan bentuk negara,
hingga gangguan-gangguan keamanan dalam negeri.
Berikut adalah beberapa perkembangan
politik Indonesia yang terjadi pada Masa Kemerdekaan :
i.
Republik Indonesia Serikat
Sesuai hasil kesepakatan
Konferensi Meja Bundar, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah
menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Republik Indonesia Serikat (RIS)
berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Undang-Undang Dasar Sementara
sebagai konstitusinya.
Yang tergabung dalam federasi
Republik Indonesia Serikat adalah sebagai berikut.
1. Negara bagian yang meliputi: Negara Indonesia Timur,
Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Selatan,
Negara Sumatra Timur, dan Republik Indonesia.
2. Satuan-satuan kenegaraan yang meliputi: Kalimantan
Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka,
Belitung, Riau, dan Jawa Tengah.
3. Daerah Swapraja yang meliputi Kota Waringin, Sabang,
dan Padang.
ii.
Kembali Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bentuk negara Republik Indonesia
Serikat (RIS) ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan
bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncul gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk
negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rakyat di negara-negara
bagian mengadakan demonstrasi untuk membubarkan RIS dan menuntut kembali ke
dalam NKRI.
iii.
Gangguan Keamanan
Selain pergolakan bentuk negara
dan pemerintahan, dalam masa kemerdekaan Indonesia juga mengalami beberapa
gangguan keamanan.
Beberapa di antaranya adalah sebagai
berikut :
1.
Pemberontakan
PKI Madiun 1948
Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh
Muso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara
Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Republik Indonesia Soviet.
2. Pemberontakan DI/TII (Daarul Islam/Tentara Islam
Indonesia)
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) adalah suatu gerakan
yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia. Pemberontakan
DI/TII bermula di Jawa Barat, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain, seperti
Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.
5.
Perkembangan Ekonomi Indonesia pada Masa Kemerdekaan
Pada masa kemerdekaan keadaan
ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh
masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat itu. Masalah-masalah tersebut antara
lain sebagai berikut.
1. Permasalahan Inflasi
Beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami infl
asi yang terlalu tinggi (hiperinflasi). Inflasi terjadi karena mata uang Jepang
beredar secara tak terkendali. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah
mengambil kebijakan berlakunya mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah
Hindia Belanda dan mata uang pendudukan Jepang.
2. Blokade Laut
Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945.
Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya,
barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, dan Indonesia tidak
dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Upaya yang
dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan
program pinjaman nasional; b. Melakukan diplomasi ke India; c. Mengadakan
hubungan dagang langsung ke luar negeri.
6.
Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Kemerdekaan
Kemerdekaan telah membawa
perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut.
1. Kehidupan Sosial
Sebelum kemerdekaan, telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagibagi
kelas-kelas masyarakat. Saat itu, masyarakat Indonesia didominasi oleh warga
Eropa dan Jepang. Warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang menjadi
pekerja bagi para bangsawan dan penguasa. Setelah Indonesia merdeka, segala
bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan
memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang.
2. Pendidikan
Pada masa penjajahan, kesempatan memperolah pendidikan bagi anakanak Indonesia
sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil
saja yang sempat menikmati sekolah. Oleh karena itu, segera setelah Proklamasi
Kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri
Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K).
3. Kebudayaan
Dalam bidang kesenian, banyak muncul lagu yang bertemakan nasionalisme yang
diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simajuntak, Kusbini, dan Ismail
Marzuki. Lagu-lagu tersebut antara lain, Bagimu negeri, Halo-Halo Bandung, Selendang
Sutra, dan Maju Tak Gentar.
Referensi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Ilmu
Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas IX. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar